Dinamika isu kehutanan saat ini dinilai cukup kompleks, multidimensi, menyangkut isu lingkungan, sosial, ekonomi, perlu pemikiran dan langkah-langkah yang konstruktif dan obyektif dalam penanganannya. Multiusaha Kehutanan berbasis lanskap menjadi pendekatan yang relevan sebagai salah satu solusi dimana didalamnya melibatkan banyak aktor yang terlibat.
”Tantangan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini semakin berat dan tidak dapat diselesaikan secara parsial dan sektoral,” kata Soewarso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dalam dialog dengan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura dan jajarannya serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu (5/2/2026).
Ia menyebutkan beberapa pokok persoalan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini, di antaranya adalah menurunnya produktivitas hutan alam, produktivitas hutan tanaman yang belum optimal, multiusaha kehutanan yang belum banyak berkembang, permasalahan sosial, tumpang tindih lahan, serta terbatasnya diversifikasi produk di sektor hilir kehutanan.
Menurunnya kinerja produksi hutan alam dan peningkatan produksi hutan tanaman secara nasional saat ini, juga tergambarkan di tingkat provinsi. Di Kalimantan Barat, dalam waktu 5 tahun terakhir, produksi kayu bulat hutan alam terus mengalami penurunan, dengan rata-rata produksi mencapai 251.601 m3 per tahun. Sebaliknya, dari hutan tanaman, produksi menunjukkan tren kenaikan, dengan rata-rata 1.068.290 m3 per tahun.
“Menurunnya produksi kayu bulat alam utamanya disebabkan oleh melemahnya permintaan kayu dari industri plywood nasional yang saat ini menyerap sekitar 65 % dari produksi kayu alam, serta rendahnya harga kayu alam domestik,” kata Soewarso.
Multiusaha Kehutanan Berbasis Lanskap
Kadin RFBH dan APHI mengusulkan perlunya rekonfigurasi pengelolaan hutan alam di Kalimantan Barat, melalui implementasi Multiusaha Kehutanan, dengan memadukan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. Di sisi pengelolaan hutan tanaman, meski kinerja produksi cenderung naik, permasalahan tenurial perlu mendapat perhatian khusus, karena dalam jangka panjang akan berpengaruh pada areal efektif yang diproduksi. Dalam konteks ini, Multiusaha Kehutanan menjadi pendekatan yang relevan sebagai resolusi konflik di tingkat tapak.
“APHI dan Kadin Indonesia, saat ini tengah mengembangkan pendekatan lanskap untuk mengimplementasikan model bisnis Mulltiusaha Kehutanan yang regeneratif di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Kalimantan Barat salah satu wilayah yang dipandang potensial,” ujar Soewarso.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut baik rencana pengembangan Multiusaha Kehutanan yang diusulkan APHI dan Kadin. ”Luasnya kawasan hutan di Kalimantan Barat harus diimbangi dengan pengelolaan hutan yang optimal dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Norsan mengingatkan, pengelolaan hutan harus melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama di tingkat tapak. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bernilai tinggi yang dikembangkan perusahaan dengan skema kemitraan, seperti tengkawang, jengkol, sukun, dan lainnya, akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar hutan.
“Selain tanaman keras, dalam kawasan hutan perlu didorong pengembangan tanaman pangan, yang dalam budidayanya dapat dipadukan dengan tanaman kayu. Model ini akan berkontribusi nyata untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, yang menjadi salah satu prioritas program Pemerintah saat ini,” kata Norsan.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Farah Diba, mengungkapkan, pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan para pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.” Fasilitas dan dukungan Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UNTAN yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pengelolaan hutan tropis, konservasi hutan dan pengolahan hasil hutan, membuka ruang yang luas untuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” ujar Farah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Adi Yani, sependapat jika kolaborasi para pihak menjadi pendekatan yang efektif dalam menghadapi dinamika kehutanan saat ini.
”Di tingkat tapak, pemegang izin di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan tidak dapat tersekat-sekat dalam mengelola lahannya. Sebut saja dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanganan permasalahan sosial, serta menghadapi aktivitas illegal, perlu konsolidasi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan ini,” kata Yani.
Adi Yani memberikan gambaran mengenai inisiatif Cagar Biosfer Mata Pendawa , sebagai bentuk pendekatan multipihak dalam skala lanskap.
”Inisiatif ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca melalui dukungan stakeholder. Pengembangan Multiusaha Kehutanan di lanskap Kubu yang diusulkan APHI dan Kadin, akan menjadi pilar penting dalam mendukung pembentukan Cagar Biosfer,” pungkas Yani.
